Stop Kirim TKI ke Jordania

Muhaimin mengatakan, MoU antara pemerintah RI-Jordania tentang penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik telah ditandatangani pada 27 Juni 2009 lalu. Namun, sampai saat ini semua kesepakatan belum berjalan sesuai dengan harapan. "Karena itu, untuk sementara dihentikan sambil membenahi mekanisme penempatan dan perlindungan, termasuk masalah kesehatan TKI," terang dia.

Staf Khusus Menakertrans, Faisol Riza menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan para PPTKIS untuk menyosialisasikan moratorium ini. Diharapkan, semua pengerah jasa pengiriman TKI mematuhinya agar upaya pemerintah memberikan efek jera kepada pemerintah Jordania dapat terlaksana. "Tentu kami juga siap melakukan pengawasan dan apabila ada yang melanggar akan disiapkan sanksi," kata dia.

Secara terpisah, Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) Yunus M Yamani justru mengkritisi kinerja Menakertrans. Menurut dia, tidak ada perbaikan atau pembenahan di sektor ketenagakerjaan. Khususnya, terkait penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

"Saya tidak tahu apakah Pak Muhaimin yang tidak pernah mengerti tentang ketenagakerjaan atau memang masukan dari bawahannya yang membuat programnya tidak jelas," ujarnya.