Subsidi BBM Cenderung Dinikmati Kelompok Kaya, Pengamat: Perlu Diubah Jadi Bantuan Tunai

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat rentan harus dilindungi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) jika pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM.
Bansos BLT dinilai terbukti efektif dan dapat dipertanggungjawabkan datanya.
Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mencontohkan saat harga minyak goreng meroket, pemerintah dengan cepat menggelontorkan BLT.
Kenaikan harga BBM nanti juga pasti akan memengaruhi harga pangan, yang langsung terasa pada masyarakat rentan.
“Kenaikan harga pangan terasa di masyarakat bawah, yang komponen dan proporsi belanja buat makanan tinggi, yaitu 20 sampai 40 persen. Itu perlu dilindungi. Mekanisme BLT terbukti bisa didata dan dihitung,” kata Berly, Selasa (16/8/2022).
Apalagi, subsidi BBM sudah sangat membebani APBN. Padahal dampaknya tidak produktif.
“Subsidi BBM regresif, ya, cenderung dinikmati orang kaya. Makin banyak mobil, makin banyak jalan. Sebelumnya, Pak Presiden Jokowi pada 2014 bisa menyampaikan kepada publik bahwa fungsi dan dampak ke masyarakat lebih baik jika subsidi dipotong,” kata Berly yang juga Dosen Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia ini.
Saat ini saatnya pemerintah untuk ‘taking the hard choice’. “Perlu menjelaskan ke masyarakat dan memitigasi dampak pada masyarakat, elemen yang paling rentan,” kata Berly.
Masyarakat rentan harus dilindungi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) jika pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM.
- Dirut Telkom Sowan ke Gubernur Pramono Anung, Pengamat Merespons
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- PPATK Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri dalam Penindakan Judi Online
- Laba Bersih Telkom 2024 Turun, Pengamat: Perlu Jadi Perhatian Pemegang Saham
- Pemerintah Klaim Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Dagang dengan AS
- DPR Bahas RUU Kepariwisataan, Apa Misinya?