Subsidi Kuota Internet, Pemerintah juga Seharusnya Memikirkan Daerah yang Susah Jaringan

Subsidi Kuota Internet, Pemerintah juga Seharusnya Memikirkan Daerah yang Susah Jaringan
Salah satu rumah makan yang menyediakan layanan internet. Foto dok Telkomsat

jpnn.com, JAKARTA - Sulitnya jaringan di beberapa wilayah di Indonesia menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring selama masa pandemi covid-19.

Anggota Komisi X DPR F-PPP Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan masalah itu mengakibatkan banyak siswa yang tidak bisa mengikuti PJJ.

Oleh karena itu, lliza mengatakan insentif paket data bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang akan dikucurkan oleh pemerintah untuk menunjang PJJ harus memerhatikan daerah yang sulit jaringan, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Menurutnya, perlu ada kebijakan khusus dalam penyaluran subsidi bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T karena masing-masing operator seluler memiliki cakupan jaringan yang berbeda.

"Kami meminta pemberlakuan khusus terutama untuk wilayah 3T. Kalau di wilayah perkotaan, tentu ada internet. Tetapi kalau di daerah 3T, jaringan internet berbeda dengan kota," ujar Illiza, Kamis (3/9).

Dalam program subsidi ini, siswa sekolah akan diberikan kuota internet gratis sebesar 35 Gigabyte (GB) per bulan, untuk guru sebesar 42 GB per bulan, dan untuk mahasiswa serta dosen 50 GB per bulan.

Mekanismenya, sekolah akan mendata nomor handphone setiap peserta didik yang akan dimasukkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Satu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) hanya boleh memasukkan satu nomor HP dan nomor ini akan diberikan kepada operator seluler. Pendaftaran dapat dilakukan hingga 11 September 2020.

Pemerintah harus bermitra dengan operator telekomunikasi yang memiliki jaringan internet kuat untuk menunjang program pembagian paket internet.