Sudah Bulat, Sejumlah Daerah tak Ikut Buka Pendaftaran PPPK

Dia mengaku sempat menanyakan kepada kementerian terkait anggaran yang harus ditanggung pusat, namun, kementerian tidak menjawab.

“Alasannya bukan domain mereka karena itu merupakan kewenangan pejabat tertinggi,” sampainya.

Apalagi APBD sudah berjalan. Kalau pun ada daerah yang mampu, setelah APBD Perubahan. “Sedangkan penerimaan ditetapkan sekarang, APBD Perubahan palingan Agustus,” tegasnya.

BACA JUGA: Aturan di UU ASN, Gaji PPPK di Daerah Memang Harus Ditanggung APBD

Untuk rapat bersama BKN Regional VII di Palembang, kata Husairi, tidak ada pembahasan lebih lanjut yang akan dibawa ke Jambi.

“Tidak ada daerah yang bisa mengadakan tes itu, mereka keberatan semua, artinya, tidak ada tindak lanjutnya di daerah,” ujarnya. (aba/hfz/ptm/rza/era/hdi)