Tahun 2018, Indonesia-Sentris Menjadi Desain Besar Pemerintah

Secara garis besar, menurut Velix, Presiden menceritakan skenario penanganan pemerataan baik dengan pendekatan sektoral unggulan, pendekatan kewilayahan dan pendekatan khusus yang menyentuh segmen rumah tangga. Dari alokasi belanja nasional sebesar Rp 2.204,4 triliun, ditujukan ke pendekatan sektoral sekitar Rp 1.000 triliun, pendekatan kewilayahan melalui dana transfer daerah dan dana desa sekitar Rp 700 triliun.

“Memang yang menjadi pekerjaan rumah adalah perlu dipilih dan dipilah kebijakan infrastruktur yang benar-benar mampu sebagai instrumen pemerataan ketimbang hanya padat modal dan tidak banyak membuka peluang kerja,” kata Velix mengingatkan.

Demikian pula, terkait dana desa, sudah saatnya, Pemerintah membuat desain pemanfaatan dana desa sesuai zona atau kluster wilayah di Indonesia. Dalam konteks ini, perlu ada formula yang membedakan kluster desa-desa di Jawa dan di luar Jawa yang struktur kelembagaan desa/kampung tidak semapan desa-desa di Jawa-Bali.

“Inilah makna desentralisasi asimetris yang menghargai kekhususan dan konteks lokal. Manfaatnya, praktik penyalagunaan dana desa dapat dihindari dan digunakan sesuai potensi dan kebutuhan desa/kampung dengan tepat sasaran,” katanya.

Aspek ketiga, Velix Wanggai, menjelaskan aspek yang perlu mendapat perhatian adalah kebijakan khusus untuk atasi kesenjangan sosial dengan pendekatan khusus yang langsung menyentuh segmen sosial yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial.

Dalam hal ini, transformasi Program Keluarga Harapan (PKH) dari tunai ke bantuan non-tunai menjadi pekerjaan rumah yang dihadapi. Program-program khusus ini harus diperluas karena segmen sosial yang paling miskin seringkali lalai memperoleh hak pelayanan pembangunan.

Velix menyimpulkan, Presiden Jokowi ingin di tahun ke-4 ini, perlunya kerja bersama guna mengelola soal kesenjangan ditengah-tengah kelesuan ekonomi global dan juga ekonomi Indonesia.(fri/jpnn)