Tak Dilapori, Kemendikbud Akan Cek Pembangunan Gedung Unila

Temuan BPK pada LHP tersebut terkait Pencatatan dan Pelaporan PNBP Kemdiknas Belum Memadai untuk Memastikan Keakuratan PNBP yang Dilaporkan. PNBP BLU belum disahkan Universitas Lampung Rp 3.217.799.424.

Temuan itu ditindaklanjuti Mendikbud dengan Surat Menteri nomor 550/UN26/KP/2011 pada point pencatatan dan pelaporan PNBP dan Surat pernyataan nomor 3402/UN26/KP/2011 tentang pengeloaan dan pelaporan PNBP.

Temuan BPK lainya terkait Pencatatan dan Pengelolaan Kas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Belum Memadai pada Unila Rp Rp19.807.599.622. Selain itu, berdasarkan LHP itu juga BPK menemukan permasalahan Unila di antaranya, alih status 29 rumah negara Gol II ke Gol III dilingkungan kampus Unila, oleh KPK dianggap tidak sesuai prosedur.

Permasalahan lainya, penghapusan aset negara berupa gedung dan bangunan oleh pengurus SMA yayasan pembina Unila tanpa persetujuan Kemenkeu dan adanya masalah kerjasama Unila dengan Yayasan pembina Unila tanpa dasar perikatan dan belum memberikan kontribusi, Dipakai oleh SMA YP Unila tanah seluas 2.917 m2 dan bangunan gedung pendidikan.

Pusat Informasi dan Komunikasi BPK RI menjelaskan, bila memang BPK RI melakukan audit terhadap tiga gedung Fisip Unila namun tak masuk dalam LHP Kemendikbud kemungkinan audit tersebut bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan.
    
"Memang ada audit yang tidak boleh dipublikasikan oleh BPK, itu merupakan pemeriksaan tertentu yang sifatnya rahasia. Hal itu diatur dalam undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008," kata Gilang, operator database BPK RI.
    
Ia menjelaskan, dikarenakan Universitas Lampung merupakan satuan kerja dari Kemendikbud karenanya hasil audit mupun pemeriksaan terkit kampus tersebut oleh BPK RI akan masuk dalam laporan keuangan Kemendikbud. "Dia masuk dalam LHP Kemendikbud R1, karena perguruan tinggi Unila dibawah naungan anggaran Kemendikbud," tandasnya. (kyd/ary)