Tak Etis Biarkan Industri Dalam Negeri Mati

JAKARTA - Desakan agar pemerintah menunda pemberlakuan kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China dalam kerangka China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) semakin menguat. Fraksi Partai Golkar di DPR termasuk yang meminta pemerintah melakukan negosiasi ulang (renegosiasi) pemberlakuan CAFTA mengingat dampaknya yang sangat merugikan bagi industri manufaktur nasional.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin kepada JPNN, Minggu (10/1), menyatakan bahwa pemberlakuan CAFTA akan memukul industri manufaktur nasional yang selama ini menjadi tulang punggung nasional untuk menyerap tenaga kerja. "Industri manufaktur kita tidak akan mampu bersaing dari serbuan produk-produk China. Akibatnya, angka pengangguran dan kemiskinan melonjak, karena maraknya PHK dan minimnya investasi dibidang industri manufaktur. Bila ini terjasi, bukan tak mungkin akan memicu instabilitas nasional,” ujar Ade.

Karena itu, lanjut Ade, Partai Golkar meminta pemerintah untuk menunda kesepakatan tersebut demi kepentingan nasional yang lebih besar. “Negara-negara maju juga bersikap demikian, bila kepentingan nasonalnya terganggu. Lihat saja sikap Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya dalam perundingan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), mereka berusaha dan sangat melindungi kepentingan nasionalnya,” ulas Ade.

Menurutnya, ketidaksiapan dalam menyambut CAFTA akan meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, lanjut Ade, CAFTA juga akan berdampak pada ketidakseimbangan neraca perdagangan antara Cina dan Indonesia.