Tak Maksimalkan Fungsi Intelijen

Seperti diketahui, dalam pidatonya di depan para kepala daerah, Pangdam dan Kapolda seluruh Indonesia beberapa awaktu lalu, SBY mengaku mengikuti konflik dan kekerasan terjadi di banyak tempat, termasuk dari pemberitaan media. Ia meminta  para bupati, para Wali Kota, Gubernur dengan jajaran kepolisian setempat, terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan media massa dan aktif memantau media sosial lainnya.

"Jangan sampai keadaan menjadi gawat, menjadi lebih runyam, lebih membara karena pemberitaan yang tidak tepat, pemberitaan yang tidak semestinya. Pers pun juga punya etika, punya kode etik, sayang kepada bangsa dan negaranya. Kalau pemberitaannya tidak tepat, membikin makin keras, makin berdarah, itu kekerasan dan konflik komunal yang ada di tempat-tempat di wilayah Indonesia," kata SBY.

Menurut Arie, tidak menampik bahwa munculnya instruksi tersebut juga dikarenakan tingkat kepercayaan kepala negara atas kinerja intelijen di daerah. "Memang salah satunya itu, kurang percaya dengan kinerja intelijen, apalagi laporan intelijen belakangan ini kan sering tidak valid," tandasnya.

Namun, menurut pengamat militer dan intelijen, Al Araf, arahan tersebut ganjil. ”Memantau seperti apa yang dikehendaki, menurut saya itu tidak perlu. Yang utama adalah menghindari tindakan represif yang biasa dilakukan aparat,” ucap Al Araf kepada INDOPOS, Jumat (30/11).