Tanggapi Isu Tiga Periode, GMKI: Pemerintah Tetap Fokus Bekerja, Biarkan Rakyat Bicara

Tanggapi Isu Tiga Periode, GMKI: Pemerintah Tetap Fokus Bekerja, Biarkan Rakyat Bicara
Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom. Foto: Dok. GMKI

Dia menjelaskan sejak awal reformasi, tren politik Indonesia sudah berubah dan semua calon Pemimpin Negara sudah memakai tren itu, yaitu, 'menyembunyikan motif politik'.

"Lihat saja, hampir semua kandidat mengelak jika ditanya soal suksesi, tetapi kinerja dan penampilannya diam-diam mengarah ke sana. Motifnya disembunyikan. Kemudian, elite-elite politik memantau Survei Popularitas dan Elektabilitas. Alasannya, 'scientific base'. Kan itu sudah sering dipakai. Jadi biarlah isu tiga periode ini domain rakyat, bukan domain pemerintah. Program harus betul-betul berdampak," tegas Jefri.

Dia memaparkan pemerintah sudah berhasil menjalankan program strategis pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kawasan danau Toba, pembangunan jalan dan perumahan daerah tertinggal di Sumatera Barat, pembangunan bendungan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, pembangunan IKN di Kalimantan Timur serta pembangunan jalan trans Papua.

“Pembangunan infrastuktur era Presiden Jokowi mampu meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah," katanya.

Lebih lanjut, Jefri mengatakan Presiden Jokowi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data BPS, Presiden Jokowi mampu menekan angka kemiskinan sejak tahun 2014 menjadi satu digit yaitu 9.71 persen, dimana pada tahun 2014 angka kemiskinan mencapai 11.25 persen.

“Penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari upaya pemerintah melindungi masyarakat miskin dan rentan terdampak pandemi melalui program bantuan sosial dan mendukung UMKM," ucap Jefri.

Selain itu, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 pada bulan Oktober 2022. Dengan penyelenggaran KTT G20 akan membuka ruang investasi untuk Indonesia dan kerja sama ekonomi antar Indonesia dengan negara anggota G20.

Pengurus Pusat GMKI merespons hasil survei Litbang Kompas terkait kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mencapai 73.9 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News