Tanggapi Kecelakaan Berulang dengan Korban Massal, Komisi V DPR Desak Reformasi Sistem Transportasi Nasional

Huda menambahkan tragedi serupa dapat dicegah apabila keselamatan dijadikan prioritas utama dalam perencanaan dan operasional transportasi.

Untuk itu, Huda menekankan perlunya reformasi menyeluruh, bukan hanya bersifat reaktif terhadap peristiwa semata.

“Kita tak bisa terus-menerus bersikap case by case. Persoalan kecelakaan lalu lintas harus dilihat dari hulu ke hilir—mulai dari regulasi, pengawasan, standar armada, hingga kualitas SDM pengemudi. Semua pihak harus duduk bersama melakukan evaluasi menyeluruh serta menciptakan terobosan kebijakan yang konkret dan efektif,” ungkap Huda.

Komisi V DPR, lanjut Huda, mendorong Kementerian Perhubungan untuk memperketat pengawasan terhadap kendaraan niaga dan pariwisata yang beroperasi di jalan raya. Ia juga meminta agar proses uji kir dan sertifikasi laik jalan dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan tidak hanya formalitas semata.

“Sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan tegas tidak boleh ditawar. Ini soal nyawa rakyat,” tegasnya.

Legislator Dapil Jabar VII ini menyerukan agar momentum ini menjadi titik balik dalam pembenahan sistem transportasi nasional.“Keselamatan tidak boleh jadi retorika. Ini waktunya bertindak. Pemerintah harus hadir sebagai pengendali utama sistem transportasi yang berkeadilan dan berkeselamatan,” pungkas Huda.(fri/jpnn)