Tantang Jokowi Hidup Sederhana dengan Esemka
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diperkirakan akan berjalan biasa-biasa saja. Prediksi itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dari daerah pemilihan Papua, Wahidin Ismael di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (22/9).
"Saya yakin, pemerintahan mendatang akan berjalan biasa-biasa saja. Dinamika yang saat ini terjadi, konsekuensi dari demokrasi," tegasnya.
Menurut Wahidin, persoalan penting yang akan dihadapi duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu adalah pembahasan RAPBN. Wahidin mengingatkan Jokowi agar tidak bereaksi erlebihan jika DPR nanti menolak RAPBN usulan pemerintah.
“Misalnya RAPBN ditolak DPR, sebaiknya jangan disikapi dengan berlebihan, karena sebab mekanisme penyelesaiannya sudah ada dalam undang-undang. Yakni gunakan UU APBN tahun sebelumnya," ujar Wahidin.
Ditegaskannya, tugas berat yang dihadapai Jokowi bukan masalah APBN atau kecilnya mitra koalisi di DPR. Sebab, Jokowi juga hasur konsisten dengan janjinya untuk hidup sederhana meski menjadi kepala negara.
"Rakyat sesungguhnya mengharapkan Jokowi bisa memaksa para pejabat negara untuk hidup dalam kesederhanaan dan tidak melayani tamu negara dengan bermewah-mewah yang dibiayai rakyat. Lihat Malaysia, semua tamu negara, cukup diurus dengan mobil Proton saja. Kalau Indonesia, sebaiknya cukup dengan mobil Esemka saja yang pernah jadi ikon Jokowi," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diperkirakan akan berjalan biasa-biasa saja. Prediksi itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lestari Moerdijat: Peringatan Hari Buruh jadi Momentum Komitmen Tuntaskan RUU PPRT
- 5 Berita Terpopuler: Solusi untuk Honorer yang Tak Masuk Database BKN, Ada Rekrutmen Khusus PPPK? Semoga
- Regenerasi Petani, Kementan Gelar Bootcamp di Bogor
- 25 Provinsi Semarakkan FTBIN 2024, Ini Target Badan Bahasa Kemendikbudristek
- Pupuk Bersubsidi Sebesar 9,55 Juta Ton Siap Disalurkan Kepada Petani
- Kematian Brigadir RA saat Jadi Ajudan Pengusaha Harus Jadi Atensi Kapolri