Tantang Pilkada oleh DPRD Dilakukan Terbuka

"SBY sebagai presiden pertama dalam sejarah negeri ini yang terpilih melalui pemilihan presiden secara langsung, haruslah bersikap tegas mempertahankan hal tersebut," ujarnya.

Masykurudin menilai, anggapan bahwa pilkada berjalan dengan kualitas buruk, dengan adanya konflik horizontal, tidak bisa dibuktikan secara kuat. Sebagian fraksi di DPR hanya melihat kasus demi kasus, yang tidak mewakili proses pilkada secara keseluruhan.

"DPR dan Pemerintah harus membuka lagi semua data dan perjalanan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang terbukti 90% pilkada langsung berjalan damai," ujarnya.

Dia menambahkan, proses pemilihan kepala daerah secara langsung lebih menjamin terpenuhinya layanan publik dan pembangunan di daerah yang berbasis pada pemahaman mengenai kebutuhan dan aspirasi warga daerah. Hal tersebut sejalan dengan prinsip otonomi daerah yaitu partisipasi, akuntabilitas, dan demokrasi.

"Jika yang dikhawatirkan adalah persoalan biaya penyelenggaraan, maka pelaksanaan pilkada lebih efisien dengan cara serentak, yang telah disahkan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
       
Sementara itu Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermasyah Djohan menuturkan, pihaknya menginginkan agar RUU Pilkada ini segera diketok. Soal pilihan pilkada langsung atau tidak langsung, itu diserahkan pada DPR.

"Kami hanya tidak ingin semua pembahasan RUU Pilkada selama 2 tahun 7 bulan ini sia-sia," ujarnya.
       
Sebab, untuk pembahasan RUU di DPR tidak ada istilah carryover. Artinya, jika gagal diketok, maka RUU pilkada harus diulang dari awal. Padahal, dana dan waktu yang dikeluarkan untuk RUU sangat banyak. "Yang dirugikan tentu masyarakat, ini uang masyarakat," ujarnya.
       
Namun, dia mengaku jika mendapatkan indikasi jika RUU Pilkada ini akan segera diketok. "Saya dapat informasi dari DPR kalau memang akan diketok dan tidak usah khawatir. Aspirasi masyarakat akan dipenuhi," ujarnya. (dyn/bay/idr)