Terbit 278.258 NIP PPPK, Mayoritas Belum Mendapat SK, BKN: Jangan Zalim kepada Guru!
Dia menyadari kondisi tersebut terjadi karena masalah ketersediaan anggaran. Pemda kesulitan membayar gaji dan tunjangan PPPK, karena berharap ditanggung penuh pusat.
Sementara, sesuai amanat PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, gaji dan tunjangan PPPK bersumber dari APBN/APBD.
"Jadi, pusat memang tidak menanggung seluruhnya karena prinsipnya harus cost sharing dengan daerah," ucapnya.
Oleh karenanya, Deputi Suharmen mengimbau Pemda untuk mengalokasikan dana gaji dan tunjangan PPPK guru di APBD-nya.
Hal ini penting agar seluruh guru yang sudah lulus seleksi bisa mendapatkan hak-haknya.
"Yang sudah ditetapkan NI P3K-nya oleh BKN segera diterbitkan SK-nya. Jangan sampai penyelenggara publik ini zalim kepada para guru tersebut karena mereka sudah lulus seleksi," tuturnya.
Deputi Suharmen berharap kondisi ini harus menjadi pembelajaran agar dalam seleksi PPPK 2022 tidak terulang lagi.
Dia menyebutkan pelaksanaan PPPK 2021 harus jadi bahan evaluasi untuk perbaikan dalam seleksi tahun ini.
BKN mengungkapkan banyak Pemda belum mengusulkan penetapan NIP PPPK dan menyerahkan SK PPPK, guru jadi korban. Berikut ini datanya.
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK Diumumkan Setelah Ombudsman Minta Penundaan
- Jumlah ASN di IKN Lebih Banyak PPPK Dibanding PNS, Ini Datanya, Jauh Banget
- Menteri Anas Umumkan Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK, Penting!
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun
- Pemda yang Tidak Usulkan Formasi PPPK 2024 untuk Tendik Harus Disanksi, Honorer Setuju?