Terkait Sekolah Lima Hari, Presiden Diminta Segera Bersikap Tegas

Terkait Sekolah Lima Hari, Presiden Diminta Segera Bersikap Tegas
Presiden Joko Widodo. Foto: Setpres

Sedangkan soal FDS kali ini sudah diserahkan kepada PBNU. LP Ma'arif telah berkirim surat kepada PBNU juga.

"Apakah PBNU mau kirim surat ke Presiden atau tidak saya tidak tahu. Setahu saya PBNU sudah membicarakan soal ini dengan pihak istana," ungkap dia.

Ada beberapa alasan mendasar yang membuat LP Ma'arif menolak kebijaka full day school atau sekolah lima hari sampai sore itu. Mulai dari fasilitas berupa saran prasarana sekolah hingga kebutuhan guru.

Arifin juga mengungkapkan LP Ma'arif sebenarnya punya sekolah yang full day school. Bahkan banyak yang belajar 24 jam sehari 7 hari seminggu, yaitu sekolah berbasis pesantren.

"Bila pemerintah memenuhi kebutuhan sarpras dan tenaga didik kependidikan di sekolah atau madrasah baik negeri maupun swasta mungkin kita dukung penuh," jelas dia.

Mengenai perbedaan pandangan dengan Muhammadiyah, Arifin menuturkan bawa masalah FDS itu bukan hubungan antar ormas semata. Tapi, lebih condong kepada masalah berbangsa dan bernegara.

"Saat Gubernur Jawa Tengah mau menerapkan FDS di Jawa Tengah kami tolak juga. Saya mengimbau warga NU dan teman-teman Muhammadiyah tidak terprovokasi pihak-pihak yang ingin membenturkan NU dengan Muhammadiyah," ujar dia.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan belum ada kebijakan mencabut Permendikbud tentang penerapan sekolah lima hari dalam sepekan.

Kebijakan sekolah lima hari yang digulirkan Mendikbud Muhadjir Effendy masih menuai kontroversi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News