Terlalu Haus Kekuasaan, Parpol Disebut Geblek

JAKARTA - Pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk meyakini, usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa hanya kepala daerah saja yang dipilih langsung sementara wakilnya ditunjuk oleh kepala daerah terpilih pasti ditolak DPR.

Masalahnya menurut Hamdi, usulan tersebut bertentangan dengan tujuan-tujuan utama partai politik yang haus kekuasaan.

"Usulan tersebut pasti ditolak DPR, karena DPR merupakan representasi partai politik yang haus akan kekuasaan," kata Hamdi Muluk, dalam Dialog Kenegaraan bertema "Kepala Daerah Pecah Kongsi dan Imbas ke Pembangunan Daerah", di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (13/3).

Dikatakannya, dengan sistem pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) sekarang, partai politik memperoleh dua manfaat politik yakni jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. "Kalau dikurangi porsi jabatan yang mereka perebutkan dalam setiap Pemilukada, pasti mereka tidak mau," tegas Hamdi Muluk.