Tiga WNI Kru Tanker MT Orkim Harmony Ingin Pulang Kampung

jpnn.com - JAKARTA - Dampak yang disebabkan insiden oleh insiden perompakan Kapal MT Orkim Harmony sudah terlihat. Beberapa kru kapal yang menjadi korban pun memutuskan pulang kampung. Termasuk tiga warga negara Indonesia (WNI) dari lima WNI kru kapal Orkim Harmony.    

Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengatakan, lima WNI sampai saat ini masih ada di fasilitas masing-masing. Empat WNI masih berada di penampungan wilayah pelabuhan Kuantan. Sedangkan, Koki Mawit Matin yang menjadi korban penembakan masih berada di rumah sakit di Kota Bharu.
    
"Untuk empat WNI yang di pelabuhan, secara prinsip mereka sudah diperbolehkan untuk pulang sejak kemarin (21/6). Namun, sampai saat ini mereka masih disana. Rencana untuk ke Kuala Lumpur baru besok (23/6)," ujarnya seperti dikutip dari Jawa Pos (Grup JPNN), Senin (22/6).
    
Namun, lanjut dia, kelima WNI kru kapal Orkim Harmony tersebut rupanya mengambil keputusan berbeda. Hanya dua WNI yang mengatakan tetap akan melanjutkan kontrak. Yakni, Nathan Kombongan yang berprofesi sebagai oiler dan Iwan Asiradi yang berprofesi sedangkan pumpman.
    
Sedangkan, tiga korban WNI lainnya memutuskan untuk pulang kampung. Mereka adalah Chief Officer Bambang Suryawan, Oiler Nelson Hasihonan Sitorus, dan Koki Mawit Matin. Menurutnya, mereka belum memutuskan apakah akan kembali bekerja sabegai pelaut. 
    
"Kami belum tahu apakah mau kerja lagi, berhenti, atau akan pindah perusahaan. Yang jelas, jika mereka kembali perusahaan menyatakan akan menerima mereka," imbuhnya.
    
Namun, Hermono mengaku belum tahu bagaimana ketentuan kontrak untuk mereka. Yang jelas, dia mengaku bahwa agen penyalur telah mengatur agar kondisi mereka bisa aman dan terjamin. "Masalah detil kontrak yang tahu tentu saja agensi mereka," jelasnya.
    
Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh Vietnam mengatakan, pihaknya masih belum mendapatkan izin untuk menemui para pelaku perompak di Pulau Phu Quoc. Situasi tersebut sudah bertahan selama tiga hari semenjak staff KJRI bersiaga disana.
    
"Sampai saat ini, kami masih belum mendapatkan akses ke pusat detensi para perompak. Jadi, kami belum bisa mendapatkan perkembangan informasi dan mengonfirmasi identitas mereka," jelasnya.
    
Sementara itu Ketua Umum Solidaritas Pelaut Indonesia (SPI) Pius Laja Pera mengatakan, pemerintah harus melakukan langkah-langkah pencegahan upaya perompakan di wilayah laut Internasional. Misalnya, membekali ABK dengan ilmu beladiri dan penanganan perompak. Atau, meningkatkan frekuensi patrol di wilayah Malaka sehingga ruang gerak perompak menjadi sempit.
    
"Yang paling penting, pemerintah harus menciptakan prosedur perlindungan. Jadi, kapal yang ingin melewati wilayah itu harus lapor ke pihak militer yang berwenang. Setelah itu dikawal sampai melalui wilayah berbahaya itu," ungkapnya. (bil)