Tim Kampanye SBY Seteril dari pejabat BUMN
Rabu, 17 Juni 2009 – 18:04 WIB

Tim Kampanye SBY Seteril dari pejabat BUMN
JAKARTA – Kubu SBY-Boediono melakukan aksi bersih-bersih diri dari unsur-unsur pejabat BUMN yang terlanjur masuk dalam Tim Kampanye Nasional. Demi upaya bersih-bersih itu, setidaknya sembilan nama pejabat BUMN telah ditarik dari keanggotaan Tim Kampanye. Selain menarik sembilan nama tersebutl kubu SBY-Boediono juga menambah satu nama baru dalam keanggotaan Timnas Kampanye. Anggota baru tersebut adalah Drajad, yang menggantikan Suprapto yang masih menjabat Komisaris Indosat.
Sembilan nama yang ditarik itu adalah Achdari (Ketua Dewan Pengawas Peruri), Soeprapto (Komisaris Independen Indosat), Effendi Rangkuti (Komisaris Kimia Farma), Yahya Ombara (Komisaris PT KAI), Max Tamaela (Komisaris PT utama Karya), Dedy Pratjipto (Komisaris Wijaya Karya), Ruli Haris, Umar Said (Komisaris Pertamina), dam Sulatin Umar (Bulog).
Baca Juga:
Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Hatta RAdjasa mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan revisi keanggotaan Tim Kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Pada tanggal 10 Juni 2009 kami sudah mengajukan revisi Timnas Kampanye kepada KPU, setelah memastikan ada sekitar 9 nama yang masih bertugas baik sebagai komisaris maupun direksi di BUMN," kata Hatta Radjasa, di Bravo Media Center Jakarta, Rabu (17/6).
Baca Juga:
Hatta yang dalam kesempatan itu didamping Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie menegaskan, penarikan itu harus dilakukan walau secara definitif belum ada kejelasan kategori pejabat BUMN yang dilarang menjadi tim sukses kontestan Pilpres 2009. Selama ini, kata Hatta, pemahaman tentang pejabat BUMN adalah level direksi, dan bukan termasuk jajaran komisaris.
JAKARTA – Kubu SBY-Boediono melakukan aksi bersih-bersih diri dari unsur-unsur pejabat BUMN yang terlanjur masuk dalam Tim Kampanye Nasional.
BERITA TERKAIT
- Megawati Bilang PDIP Babak Belur di Pemilu 2024
- Kader PDIP Siap-Siap, Megawati Bakal Buat Tur Indonesia, Dimulai dari Aceh Sampai Merauke
- Tanggapi Kecelakaan Berulang dengan Korban Massal, Komisi V DPR Desak Reformasi Sistem Transportasi Nasional
- Demokrat Yakin Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Prabowo Berdaulat dan Mandiri
- Prabowo-Jokowi Saling Bela, Pengamat Sebut Mereka Susah Dikoyak
- Sejumlah PAC PDIP Banten Minta DPP Kembalikan Hak Tia Rahmania