Tim Program Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Harus Diganti

BPJS TK hanya di back up oleh kantor pelayanan yang berjumlah 11 Kanwil dan 121 kantor cabang. Kantor yang hanya menyentuh daerah perkotaan sehingga secara teknis menyulitkan peserta khususnya di pedesaan untuk terlayani.

Bayangkan, jumlah kabupaten dan kota saja di Indonesia sebanyak 34 propinsi, 514 daerah kabupaten/kota dan 50 ribuan lebih desa. Hal ini berarti hanya 32 persen wilayah propinsi se-Indonesia dan sepertiga daerah kabupaten/kota saja yang memiliki akses langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

“Kornas MP BPJS menilai tim program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan harus diubah dan diganti dengan SDM yang mampu menyesuaikan dengan? tuntutan jaman,” katanya.

Menurut Hery, bukan dengan mendorong perluasan kantor pelayanan dan publikasi iklan besar-besar yang hanya buang anggaran tanpa perluasan peserta massif.

“Lebih baik memberdayakan masyarakat dan pekerja di garda depan, dibanding hanyut dalam bisnis oriented dengan menggenjot nilai investasi yang malah mendorong BPJS? TK menjadi Bank Penyelenggara Jaminan Sosial," pungkas Hery Susanto.(fri/jpnn)