Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Datang ke Lima Daerah

jpnn.com - JAKARTA – Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu telah memasuki tahapan rekrutmen calon komisioner penyelenggara pemilu.
Guna menjaring banyak pendaftar, para anggota Timsel yang dipimpin Profesor Saldi Isra itu akan disebar ke sejumlah daerah.
Sekretaris Timsel Soedarmo menjelaskan, ada lima provinsi yang nantinya akan didatangi para anggota timsel.
“Ada lima daerah, dari wilayah barat hingga timur. Aceh untuk wilayah barat, tengah di Balikpapan. Juga akan datang ke NTT, dan juga ke Jayapura, Papua,” terang Soedarmo kepada wartawan usai rapat internal rapat internal Timsel di sekretariatnya, di gedung Kemendagri, Kamis (22/9).
Kegiatan sosialisasi rekrutmen calon komisioner KPU dan Bawaslu ini akan dimulai 28 September di Aceh, dan berakhir 6 Oktober 2016.
Di lima daerah sasaran sosialisasi, lanjut pria berpangkat mayjen itu, anggota timsel akan bertemu sejumlah kalangan, antara lain akademisi, ormas, lembaga pemantau, aktivis perempuan, pusat-pusat studi kepemiluan, media massa lokal, birokrasi di masing-masing pemprov, KPU provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.
“Termasuk dari kalangan organisasi profesi,” terang Soedarmo, yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri itu.
Materi yang akan disampaikan saat sosialisasi, sambung Soedarmo, antara lain mengenai tugas-tugas KPU dan Bawaslu, tantangan penyelenggaraan pemilu, persyaratan pendaftaran calon anggota KPU-Bawaslu, tahapan seleksi, dan masih banyak lagi.
JAKARTA – Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu telah memasuki tahapan rekrutmen calon komisioner penyelenggara pemilu. Guna menjaring
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026