Timwas COVID-19 DPR RI Minta Pemerintah Jadikan Polindes sebagai Sentra Vaksinasi
jpnn.com, JAKARTA - Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI meminta pemerintah memanfaatkan poliklinik desa (Polindes) sebagai sentra vaksinasi, menyusul terjadinya lonjakan kasus positif virus Corona dalam dua pekan terakhir.
Ketua Timwas Covid-19 DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah harus terus menggenjot upaya vaksinasi di berbagai daerah.
"Manfaatkan poliklinik desa sebagai sentra vaksinasi agar daya jangkaunya lebih luas dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat," kata Muhaimin di Jakarta, Kamis (24/6).
Dia menjelaskan sentra vaksinasi saat ini masih terpusat di puskesmas. Padahal, mayoritas fasilitas kesehatan itu berada di tingkat kecamatan. Hal itu membuat sebagian masyarakat enggan untuk mengikuti program penyuntikan vaksin tersebut.
"Salah satu kendala belum optimalnya program vaksinasi adalah masyarakat di pedesaan kesulitan mengakses sentra vaksinasi yang berbasis puskesmas. Harusnya sudah dipikirkan bagaimana membuat polindes yang jangkauannya lebih dekat dengan masyarakat bisa jadi sentra vaksinasi," ucap Muhaimin.
Politikus yang beken disapa dengan panggilan Gus Muhaimin itu menyebut Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia relatif tertinggal dari beberapa negara lain.
Vaksinasi di India, misalnya, saat ini sudah menyentuh angka 232.744.813 warga untuk vaksin dosis pertama atau hampir 17 persen dari total populasi. Bahkan, di China sudah menyentuh lebih dari 1 miliar penduduk.
"Sedangkan di Indonesia vaksinasi dosis pertama baru menyentuh 24 jutaan warga. Target sejuta vaksinasi per hari juga masih belum terealisasi,” katanya.
Gus Muhaimin menyoroti belum optimalnya program vaksinasi VOVID-19 secara nasional, begini sarannya untuk pemerintah.
- Saleh Apresiasi Kebijakan Mendag Zulhas soal Barang Kiriman PMI
- Iran Serang Pangkalan Militer Israel, Indonesia Diharapkan Berperan Menyerukan Perdamaian
- Habiburokhman Gerindra: Alhamdulillah, Hak Angket Tidak Jadi
- Soal Gudang Amunisi Meledak, Pimpinan Komisi I Minta TNI AD Melakukan Ini
- Inilah 7 Garis Besar Materi UU DKJ atau Daerah Khusus Jakarta
- Akhir Periode Kepengurusan, PIA DPR Berbagi Berkah Ramadan