TPN Ganjar-Mahfud: Hak Angket Penting untuk Perbaikan Proses Pemilu Selanjutnya

jpnn.com, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud saat ini terus berjuang agar hak angket Pemilu 2024 bergulir di DPR.
Menurut Juru Bicara TPN Seno Aryo Bagaskoro, setidaknya ada satu tujuan mulia di balik dorongan mewujudkan hak angket tersebut.
Dia mengatakan persoalan Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu ada konteks proses yang harus publik cermati.
“Jika prosesnya penuh intimidasi, dugaan kecurangan, politisasi bansos, intervensi kekuasaan, pelanggaran etik, ini tidak bisa serta merta dianggap selesai saat Pemilu berakhir,” kata Seno.
Mengapa proses Pemilu 2024 perlu dikritisi? Menurutnya, Indonesia masih akan menghadapi pemilu demi pemilu lagi. Di akhir tahun ini ada Pilkada serentak kemudian ada Pemilu lagi pada 2029.
“Jika pola dan cara main kasar, yang mana dari para akademisi, guru besar, budayawan, dan mahasiswa sudah mengkritik keras dan tidak dihiraukan, di sinilah penting untuk kekuatan politik lain memberikan check and balance,” ujar Seno.
Menurut Seno, angket menjadi salah satu solusi yang bisa dijadikan opsi untuk check and balance. “Jadi, ini utamanya untuk menjaga kualitas demokrasi kita sekaligus mencegah desain masif kekuasaan atas Pemilu terjadi di masa yang akan datang.”
Dalam kesempatan berbeda, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku optimistis akan keberlanjutan hak angket. Perjuangan hak angket bakal terus dilakukan melalui tim khusus yang telah dibentuk oleh kubu pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud.
Indonesia masih akan menghadapi pemilu demi pemilu lagi. Di akhir tahun ini ada Pilkada serentak kemudian ada Pemilu lagi pada 2029.
- RDP DPR, Cik Ujang Dorong Penguatan Otda Percepatan Pembangunan Tol Sumsel-Bengkulu
- Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi
- RDP di DPR, Ahmad Luthfi Beberkan Konsep Pembangunan Jateng 5 Tahun ke Depan
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Jawaban Guyon Soal Gubernur Konten, Dedi Mulyadi Singgung Soal Turunnya Belanja Iklan