Tragedi Mesuji Potensial Terjadi di Kaltim

“Konflik di Mesuji pada prinsipnya berawal dari persoalan pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil antara korporasi dan masyarakat. Dalam konteks Kaltim, itu sama saja,” kata Isal. Hal itu, menurut dia, diperparah dengan tidak adanya keberpihakan pemerintah dan aparat kepada masyarakat dalam setiap konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan. “Diperkuat dengan pembiaran pemerintah terhadap penyelesaian konflik-konflik yang terjadi sehingga menjadi konflik yang laten,” sesalnya.

Dia menyampaikan, dalam catatan Walhi sejak 1984 sampai 2010, setidaknya terdapat 40 konflik masyarakat dengan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di hampir semua kabupaten di Kaltim yang mengembangkan perkebunan kelapa sawit. “Belum lagi ditambah dengan konflik-konflik dengan satwa liar yang mengorbankan masyarakat seperti terjadi di Kukar baru-baru ini,” ujarnya.

Menurut Isal, ada beberapa hal yang harus  dilakukan pemerintah daerah di Kaltim. Pertama, kata dia, menginventarisasi semua konflik sumber-sumber penghidupan rakyat (terkait sumber daya alam/SDA) di Kaltim dan menyelesaikannya.

“Kedua, berhenti mengeluarkan izin-izin industri ekstraktif seperti kebun skala besar, tambang, HPH/HTI dan HP3,” sambung Isal. Selanjutnya, kata dia, pemerintah harus membuat protokol penyelesaian konflik sumber penghidupan rakyat yang melibatkan masyarakat secara partisipatif dan ditaati semua pihak berkepentingan.