Tuntut Formasi PPPK 2022, Honorer Tasikmalaya Bakal Menggeruduk Kantor Bupati

"Pusat menyediakan kuota PPPK 2022 yang banyak, tetapi usulan pemda minim. Ya, tidak sinkron," tegasnya.

Selain itu, pernyataan pusat dan pemda terkait anggaran PPPK juga tidak berkesesuaian.

Pemerintah pusat mengeklaim menyiapkan anggaran PPPK guru di tahun ini, sedangkan pemda bilang uangnya tidak ada, meskipun ada daerah yang setelah berhitung menyatakan anggarannya memadai.

"Pernyataan-pernyataan itu yang bikin honorer bingung. Kami dituntut bekerja maksimal, tetapi peningkatan status diadang dengan masalah formasi minim yang ujungnya uang lagi," tutur Hasna.

Baca Juga: Seleksi PPPK 2022: Honorer Nakes Mendapat Afirmasi Setara Guru, Alhamdulillah

Oleh karena itu, Hasna meminta pemda dan pemerintah pusat memanfaatkan rapat koordinasi pemenuhan kebutuhan PPPK guru di instansi daerah, serta rakornas penyelesaian pegawai non-ASN yang masih berjalan untuk menyatukan visi misi.

Sebab, bagaimana pemerintah mau melakukan penghapusan honorer pada 28 November 2023, sementara kesempatan menjadi ASN tidak dibuka seluas-luasnya. (esy/fat/jpnn)