Usulan untuk DPR: Pendidikan tentang Koperasi Diajarkan Mulai dari Sekolah Dasar

Pemerintah juga diharapkan membentuk Dewan Nasional Literasi Perkoperasian guna memantau dan mengevaluasi strategi literasi koperasi secara berkelanjutan.
5. Insentif Pajak bagi Koperasi
Sebagai pelaku ekonomi yang langsung melayani masyarakat di akar rumput, koperasi perlu mendapatkan insentif perpajakan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan mereka di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.
6. Kepengurusan Koperasi Tidak Dibatasi Periode
Berbeda dengan jabatan politik, kepengurusan koperasi bergantung pada kepercayaan anggota. Oleh karena itu, Forkopi mengusulkan agar periode kepengurusan koperasi tidak dibatasi, sehingga anggota dapat terus memilih pengurus yang dianggap mampu menjalankan koperasi dengan baik.
7. Hak Milik atas Tanah bagi Koperasi
Forkopi menekankan koperasi secara umum harus bisa memiliki hak milik atas tanah, tidak hanya terbatas pada koperasi pertanian.
Usulan ini didasarkan pada yurisprudensi yang memberikan hak milik tanah kepada organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
Koperasi diharapkan menjadi pilar utama ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada pinjol dan tengkulak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Perihal Koperasi Desa Merah Putih, Tito Sulistio: Langkah Tepat Prabowo Membangun Ekonomi Pedesaan