Usulkan Program Prioritas Jokowi Masuk RAPBN

jpnn.com - JAKARTA – Tim Transisi bentukan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah mendesain sejumlah alternatif langkah agar bisa merealisasikan program prioritas setelah dilantik. Meski belum ada pos yang jelas dalam RAPBN 2015, program semacam Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) andalan Jokowi diusahakan bisa terakomodasi.

Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menyatakan, KIP dan KIS masuk dalam kelompok program prasejahtera. Cluster tersebut, lanjut dia, dianggap paling mendesak untuk segera dilaksanakan. ”Ada beberapa alternatif, besok (hari ini, Red) rencana mulai kami rapatkan,” ujar Andi saat ditemui di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta, Sabtu (16/8).

Dia kemudian mengungkapkan, opsi awal yang ingin ditempuh mengusahakan program tetap bisa masuk di APBN 2015. Jalurnya adalah proses politik di parlemen dalam rentang waktu tersisa sebelum RUU APBN 2015 diketok DPR. ”Seandainya masih bisa memasukkan usulan program sebelum ketok palu, ya tentu bagus,” katanya.

Untuk alternatif tersebut, Tim Transisi tentu akan berkoordinasi dengan fraksi-fraksi partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) di parlemen saat ini. Mereka adalah Fraksi PDIP, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Hanura. ”Tapi, kalau tidak sempat, ya di APBN-P,” imbuh Andi.

DPR periode 2009–2014 mengakhiri masa kerja mereka pada akhir September 2014. Pada 1 Oktober 2014, DPR periode 2014–2019 akan dilantik. RUU APBN 2015 bakal dibahas hingga September.

Terkait opsi memasukkan di APBN-P, Andi mengatakan, Jokowi-JK rencananya mengajukan pada awal Januari 2015. ”Itu agar saat proses DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran, Red), kementerian sudah pegang yang baru,” jelasnya.

Meski demikian, mengingat waktu yang masih panjang kalau menunggu APBN-P, Tim Transisi menyiapkan alternatif agar program tersebut bisa tetap berjalan segera setelah Jokowi-JK dilantik. Strategi yang disiapkan adalah memanfaatkan corporate social responsibility (CSR).

Menurut dia, model pembiayaan itu telah diterapkan Jokowi atas beberapa program ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. ”Jadi, bisa saja (pelaksanaan) tetap di November 2014. Sebab, Pak Jokowi mau ada pilot project. Nah, di situ kami bisa andalkan CSR. Kalau pilot project mantap, baru nanti dimatangkan,” beber Andi.