KPK: Indonesia Merdeka Jika Bebas dari Korupsi

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengatakan, pada usia ke-69, makna kemerdekaan Indonesia perlu diberikan interpretasi baru. Indonesia baru bisa disebut merdeka apabila bisa terbebas dari korupsi.

"Indonesia baru bisa disebut merdeka bila telah mampu membebaskan dirinya dari tindak pidana korupsi yang sistematis dann struktur mengeksploitasi sendi kehidupan bangsa dan negara," kata Bambang dalam pesan singkat, Minggu (17/8).

Menurut Bambang, kemerdekaan baru bermakna substantif apabila masyarakat dan penyelenggara negara memiliki komitmen yang kuat untuk tidak bersikap koruptif, kolusif dan nepotistik. Kini, lanjut dia, tantangan kemerdekaan yang paling konkret adalah harkat kemanusiaan belum optimal dimuliakan, keadilan dan kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya diwujudkan.

"Salah satu penyebab utamanya adl belum ditaklukannya korupsi konstitusi, di mana penyelenggara negara mengingkari dan menyalahgunakan mandat konstitusi untuk mewujudkan daulat rakyat, hukum dan kemanusiaan," ujar Bambang.

Oleh karena itu dikatakan Bambang, Proklamasi Kemerdekaan RI kali ini harus dijadikan momentum untuk mengkonsolidasikan tekad dan upaya yang kuat untuk mewujudkan daulat rakyat, daulat hukum dan daulat kemanusiaan sepenuh-penuhnya.

Menurut Bambang, Presiden, pemerintahan baru bersama seluruh elemen masyarakat harus bisa mewujudkan marwah dan amanat konstitusi secara bersama. Sebab, rakyat sudah cukup lama menjadi obyek kekuasaan dan diperdayakan oleh kepentingan sempit penguasa yang tidak amanah.

"Pada Proklamasi ke 69 ini, rakyat bersama pemerintah, politisi dan penegak hukum secara bersama mendeklarasikan Indonesia Dahsyat karena jujur dan amanah. Kita korbarkan perlawanan terhadap para koruptor konstitusional yang sesungguhnya mendelegitimasi pencapaian tujuan kemerdekaan," tandas Bambang. (gil/jpnn)