UU Perlindungan TKI akan Direvisi

UU Perlindungan TKI akan Direvisi
RAPAT - Sejumlah menteri menggelar rapat koordinasi terkait perdagangan manusia (human trafficking) di kantor Menko Kesra, Jakarta, Senin (18/1). Foto: Ukon Furkon Sukanda/Indopos.
Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, berdasarkan data dari Bareskrim Mabes Polri, kasus perdagangan orang hanya ratusan namun ditengarahi mirip fenomena gunung es. Karena lazimnya kasus riil jumlahnya bisa puluhan kali lipat kasus terlapor. Walaupun begitu, setiap tahun, jumlah kasus yang ditangani mengalami penurunan. Pada 2006 terdapat 84 kasus. Kemudian 2007 meningkat menjadi 177 kasus. Sedangkan 2008 naik menjadi 199 kasus dan 2009 turun lagi 142 kasus.

"Negara- negara yang menjadi tujuan perdagangan orang adalah negara-negara di Asean dan timur tengah. Perlu reformasi sistem penempatan dan peningkatan kualitas TKI dan calon TKI. Tidak menutup kemungkinan ada perjanjian bilateral,? tegas mantan Ketua DPR tersebut.

Masalah perdagangan orang, lanjut Wakil Ketua Partai Golkar tersebut, bermula dari kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk meminimalisir dan melakukan pencegahan. "Kepada pihak-pihak yang terlibat harus dihukum seberat-beratnya. Kalau ada perusahaan yang terlibat harus dicabut ijinnya," kata Agung. (zul)
Berita Selanjutnya:
Gantung Kasus sebagai ATM

JAKARTA - Pemerintah terus meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Untuk mengawali langkah, pemerintah akan merevisi


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News