Vaksinasi Covid-19 Diprediksi Mulai Desember, Begini Reaksi Intan Fauzi

Vaksinasi Covid-19 Diprediksi Mulai Desember, Begini Reaksi Intan Fauzi
Anggota Komisi IX DPR RI, Hj Intan Fauzi. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana memulai vaksinasi Covid-19 di pekan ketiga bulan Desember kepada 67 persen dari target 160 juta orang target sasaran.

Sejumlah produsen vaksin, antara lain Sinovac, dan sebagainya akan diberikan kepada 107 juta orang target sasaran penerima Vaksin Covid tersebut, baik program Pemerintah sebanyak 32 juta orang dan sisanya vaksinasi mandiri.

Anggota Komisi IX DPR RI, Hj Intan Fauzi meminta agar seluruh perencanaan pengadaan dan pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 beserta infrastruktur, sarana prasarana dan distribusi harus dipersiapkan dengan baik.

Yang lebih penting, menurut Intan, adalah Vaksin yang digunakan harus benar-benar aman dan memiliki efikasi tinggi, sehingga kekebalan komunitas/ herd immunity tercapai dan anggaran tepat sasaran.

“Kami mengapresiasi berbagai upaya pengadaan vaksin baik kerjasama Sinovac dan Biofarma, juga berbagai produsen lain yang sedang dinegosiasi Indonesia antara lain Vaksin Novavax, dan sebagainya," ujar Intan Fauzi di sela-sela Rapat Kerja bersama Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Sadikin, serta Kepala BPOM Penny Lukito di kompleks MPR/ DPR Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020).

"Hal ini wujud negara hadir dalam penanganan covid-19. Tetapi prinsip keamanan, mutu dan khasiat tetap yang utama dan penetapan yang dilakukan oleh BPOM harus benar-benar sesuai standardisasi prosedur."

Saat ini uji klinis fase 3 terhadap vaksin COVID-19 masih berjalan dan Pemerintah mentargetkan minggu ke-3 bulan Desember 2020 akan dilakukan vaksinasi awal untuk 3 juta dosis sepanjang BPOM menerbitkan persetujuan penggunaan vaksin.

Intan Fauzi mempertanyakan Skema Emergency Use of Authorization (EUA ) yang diambil Pemerintah untuk persetujuan penggunaan obat dan vaksin oleh BPOM.

Intan Fauzi mempertanyakan Skema Emergency Use of Authorization (EUA ) yang diambil Pemerintah untuk persetujuan penggunaan obat dan vaksin oleh BPOM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News