Vonis Harvey Moeis Diperberat, Pakar Hukum Nilai Menyalahi Prinsip Hukum Pidana

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum Universitas Sahid Saiful Anam mengomentari vonis hukuman 20 tahun penjara terhadap Harvey Moeis oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus kerugian negara di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022.

Saiful Anam menilai vonis tersebut melanggar prinsip dasar hukum pidana, khususnya terkait kejelasan kerugian dan unsur tindak pidana yang dilakukan.

Dia menyampaikan vonis 20 tahun penjara terhadap Harvey Moeis dinilai terlalu berat, terlebih kerugian yang dituduhkan masih bersifat potensial dan tidak riil.

“Jadi kerugian yang bersifat potensial tidak jelas berapa, jumlahnya pun tidak dapat ditentukan berapa, sehingga tidak adil jika yang bersangkutan dikenakan hukuman sampai dengan 20 tahun,” kata Saiful Anam, Kamis (13/2).

Dia menjelaskan dalam hukum pidana terdapat prinsip Lex Scripta, dan Lex Certa yang mengharuskan rumusan delik pidana harus jelas dan tertulis.

Saiful juga menegaskan pengadilan harus berimbang dalam mempertimbangkan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan.

"Jangan sampai seseorang yang tidak melakukan tindak pidana dan tidak merugikan siapapun dipaksa untuk mempertanggungjawabkannya," tegasnya.

Menurut Saiful Anam, Harvey Moeis seharusnya divonis bebas lantaran unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi secara jelas.