Wabup Nduga Mundur, IPW: Polri Harus Lebih Tegas

Wabup Nduga Mundur, IPW: Polri Harus Lebih Tegas
Ketua Presidium IPW Neta S Pane. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium IPW Neta S Pane, menilai sikap Wakil Bupati (Wabup) Nduga, Papua, Wentius Nimiangge, yang mundur terkait warganya tertembak adalah bentuk protes secara nyata dari seorang birokrat di daerah.

Menurut Neta, kalau dicermati sikap protes itu lebih ditujukan ke Polri ketimbang kepada KKB.

"Sebab sudah menjadi tugas jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat dari berbagai aksi kejahatan," kata Neta, Kamis (26/12).

Ia menjelaskan dalam menjalankan tugas itu Polri mendapat amanat langsung dari UUD 1945. Selain itu, ujar dia, jajaran kepolisian dibayar negara dari pajak masyarakat, tetapi kenapa kepolisian seperti tidak kunjung berhasil mengendalikan KKB dan tak kunjung sukses menjaga keamanan Papua, khususnya Nduga.

"Bahkan KKB sebagai kelompok kriminal bisa makin merajalela, baik menembak mati masyarakat juga menembak mati aparat keamanan, seperti polisi maupun TNI," ungkapnya.

Dia menambahkan dengan adanya aksi mundur Wabup Wentius ini harusnya Polri malu dan instrospeksi terhadap kinerjanya di Papua, khususnya di Nduga. 

Bagaimanapun, katanya, mundurnya Wabup Wentius ini bisa berlanjut pada krisis kepercayaan birokrat daerah dan masyarakat Nduga terhadap kepolisian di daerahnya.

"Sebab jajaran kepolisian tidak mampu menjaga keamanan masyarakat di Nduga, seperti yang diamanatkan UU Kepolisian," jelasnya. "Apalagi, hingga kini belum ada tanda-tanda pelaku dan kelompoknya berhasil diungkap kepolisian."

Ketua Presidium IPW Neta S Pane, menilai sikap Wabup Nduga Wentius Nimiangge, mundur terkait warganya tertembak adalah bentuk protes secara nyata dari birokrat di daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News