Wacana Sentralisasi Guru Dicurigai Sarat Muatan Politik

JAKARTA—Wacana pemerintah untuk mensentralisasikan tata kelola guru, dinilai hanya akal-akalan pemerintah pusat. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Guru Independen Indonesia (DPP FGII), Suparman mengatakan, jika pengelolaan guru berada di tangan pemerintah pusat justru menjadikan guru-guru sebagai sasaran alat politik.

“Lihat saja, selama masa orde baru sudah terbukti bahwa pengelolaan guru di pusat telah gagal. Bukan saja untuk menjadi pundi-pundi suara saat pemilu tiba, tetapi juga dijadikan alat membangun citra politik partai-partai yang sedang berkuasa,” ungkap Suparman di Jakarta, Kamis (24/11).

Dengan kondisi demikian, Suparman mengatakan, para guru sendiri itulah yang pada akhirnya akan dijadikan korban tindakan pemerintah. Dengan begitu, wacana untuk menarik kembali pengelolaan guru ke pemerintah pusat bukan menjamin akan menyelesaikan persoalan.

Suparman mengimbau, sebaiknya memang harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Karena, carut-marutnya pengelolaaan guru di sejumlah daerah tidak terlepas dari kesalahan pemerintah pusat.