Wacana Tunda Pemilu Datang dari Elite, Wajar Presiden Ingatkan Para Menteri

Nyarwi mengakui, diskursus soal penundaan pemilu sebenarnya wajar dalam sebuah negara demokrasi, tetapi ada persoalan-persoalan publik lain yang lebih penting dan memerlukan penyelesaian.

"Ada yang jauh lebih penting menyangkut kehidupan publik yang harus segera ditangani."

"Bukan soal presiden tiga periode, tetapi bagaimana mengantisipasi soal minyak goreng atau kenaikan tarif tol, BBM, dan lain-lain," ucap Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) itu.

Nyarwi meyakini berbagai pernyataan Presiden Jokowi soal ketaatannya pada konstitusi di berbagai kesempatan sebagai pernyataan yang dibangun dengan kesadaran penuh sebagai seorang presiden dan publik figur.

Sebab, inkonsistensi akan menjadi risiko yang mahal bagi seorang politikus apalagi sekelas presiden.

Dia meyakini di fase-fase terakhir kepemimpinan sebagai presiden, Jokowi tidak akan mengambil risiko dengan merusak reputasi yang sudah banyak dikerjakan.

"Tentu presiden tetap komitmen terhadap demokrasi yang sudah berjalan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi."

"Taat terhadap fondasi-fondasi kehidupan bertata negara yang tertuang dalam konstitusi kita," pungkas Nyarwi.(Antara/jpnn)