Wako Batam: Lahan di Luar KEK Harus Dikelola Pemko
"Apa kondisi ini harus bertahan terus, tidakkan kasihan rakyat menjerit. Apa tindakan menko (setelah dilapor) saya tak bisa dahului beliau, tapi saya minta tindakan lebih cepat," harapnya.
Dia mengatakan sembari menunggu transisi menuju KEK, hal yang kini perlu diperbaiki dengan segera adalah perizinan. Agar ekonomi tetap stabil, ia meminta tak boleh ada perizinan yang mandek di semua lembaga pemerintah di Batam.
"Misal, transisi enam bulan jangan tunggu enam bulan baru yang lain jalan. Layanan di mana saja, saya tak sebut organiknya (instansi), seperti IPH itu tak boleh mandek," ucap dia.
Dia pun mengaku tak gusar jika komposisi KEK kelak banyak, asal pihak yang ditunjuk mengelola KEK mampu. Menurutnya, semakin banyak industri menggairahkan ekonomi Batam.
"Semakin banyak KEK, semakin jalan industri, semakin suka saya. Kalau ini jalan uang kita berputar, rakyat bisa kerja. Yang penting jelas kewenangannya," pungkasnya. (cr13)
Wali Kota Batam Muhammad Rudi akhirnya angkat bicara soal status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang bakal disandang kota Batam ke depannya.
Redaktur & Reporter : Budi
- 689 PPPK Batam Terima SK, Ini Pesan Muhammad Rudi
- Bamsoet dan Jakpro Siapkan Pengembangan KEK Otomotif Pulomas Jakarta
- 90 Pegawai Non-ASN di Batam tidak Masuk Kerja Seusai Cuti Lebaran
- DHL jadi yang Pertama Meluncurkan Pusat Logistik Kendaraan Listrik di Batam
- DPRD Imbau Perusahaan di Batam Membayarkan THR Tepat Waktu
- Tangkap Buronan Interpol, Polresta Barelang Terima Penghargaan dari Kedubes Jepang