Walikota Bima dan Bupati Sumbawa Barat Jadi Target KPK

Sementara itu, ketika disinggung soal indikasi dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Sumbawa Barat, KH Zulkifli Muhadli, Johan Budi menjelaskan, pihak KPK saat ini masih memantau perkembangannya di tingkat Kejati NTB. "Yang pasti, tingkatan penanganan dugaan kasus korupsi di Sumbawa Barat ini belum seperti Kota Bima yang sudah pada tahap koordinasi dan supervisi," ungkap Johan.

Namun demikian, Johan Budi memastikan, kasus dugaan korupsi yang menimpa dua kepala daerah di NTB itu tidak akan lepas begitu saja dari pemantauan KPK. Bahkan, KPK telah membentuk tim koordinasi dan supervisi yang nantinya akan melakukan koordinasi dengan pihak Kejati NTB.

Tim koordinasi dan supervisibukan yang dibentuk itu, bukan hanya untuk melakukan koordinasi di wilayah NTB semata, tapi juga untuk melakukan koordinasi dengan beberapa daerah lain seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

"Pokoknya, kasus dugaan korupsi di NTB ini tetap dalam pemantauan kami. Malah, beberapa hari lalu kami telah mengadakan rapat dengan pihak Kejati dan Polda NTB terkait penanganan beberapa kasus dugaan korupsi di NTB," ujarnya.(sid/JPNN)