Wamenag: Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK Relevan Semasa Pandemi
Berdasarkan data OIC Economic Outlook 2020 di antara negara-negara anggota OKI, Indonesia masih menjadi eksportir produk muslim terbesar kelima dengan proporsi 9,3 persen.
Dengan berbagai potensi dan modal halal yang dimiliki, Indonesia patut optimis untuk menjadi peringkat pertama.
"Terlebih, saat ini BPJPH bersama dengan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai juga tengah melakukan koordinasi pembenahan kodifikasi produk halal nasional," sebut Zainut Tauhid.
Wamenag mendorong BPJPH mampu mensinergikan potensi yang dimiliki Indonesia untuk mendukung pengembangan industri halal nasional yang berorientasi global. Oleh karena itu, integrasi layanan sertifikasi halal mutlak dilakukan.
Terlebih lagi, penyederhanaan proses sertifikasi halal dan limitasi waktu pengurusan menjadi 21 hari, mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam layanan sertifikasi halal mesti melakukan langkah-langkah pembenahan secara terukur.
"Kerja sama internasional yang menjadi konsen sebagai jalur penting penerimaan sertifikat halal dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produk halal global juga harus menjadi perhatian," ujarnya.
Dia mempersilakan kerja sama internasional dilakukan dengan berbagai negara. Namun, kerja sama tersebut sebaiknya didedikasikan untuk memperkuat produk halal Indonesia. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Wamenag Zainut Tauhid menilai sertifikasi halal gratis untuk UMK sangat relevan di masa pandemi sehingga bisa membangkitkan usaha kecil menengah.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesya Mohamad
- Telkom Libatkan Komunitas Lokal, UMK, & Masyarakat untuk Perubahan Bumi
- Wamenag Bakal Tindaklanjuti Pengaduan Soal Pemindahan PIN Haji Khusus
- Peringati Hari Bumi, Telkom Dukung Pelestarian Lingkungan Lewat Energi Terbarukan
- Kadin DKI Jakarta Fasilitasi 1.000 Sertifikat Halal Gratis untuk UMK
- Kadin DKI dan BPJPH Bermitra Sertifikatkan Produk UMKM
- Sertifikasi Halal Dianggap Mahal dan Lama, Ini Jawaban LPH LPPOM