Wamendagri Bima Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Program Kerja Pusat dan Daerah

"Pak Gubernur ini yang diingatkan oleh Bapak Presiden, efisiensi ini jangan disalahartikan, efisiensi ini bukan berarti menghilangkan anggaran alokasi untuk pelayanan dasar, tidak," tambahnya.
Selain menjelaskan tentang efisiensi anggaran daerah, Bima juga menyampaikan, tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sudah berjalan di seluruh provinsi.
Menurutnya, sesuai dengan arahan Presiden, program MBG menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan APBD dapat digunakan untuk memperbaiki insfrastruktur daerah seperti sarana dan prasarana sekolah.
"Presiden memberikan arahan yang sangat tegas dan jelas, makan bergizi ini program pusat, semua dari APBN,” tegasnya.
Terkait dengan MBG, Bima menambahkan, tugas kepala daerah adalah memastikan terbangunnya ekosistem yang menimbulkan efek menguntungkan bagi pelaku ekonomi daerah. Misalnya, kepala daerah dapat menjadi penghubung antara penyuplai bahan pangan dengan pengelola MBG, sehingga menimbulkan efek domino yang saling memberikan manfaat.
"Visi besar, anggaran besar, tapi kalau di daerahnya tidak solid, tidak jadi ini barang. Jadi kita paham, kenapa perlu retret [kepala daerah] kemarin, kalau tidak, ini jalan sendiri-sendiri, tidak nyambung. Nah, ini Bapak/bu sekalian yang perlu kita koordinasikan," kata dia. (jpnn)
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sinkronisasi program kerja pusat dan daerah dalam mengelola keuangan
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com
- Safrizal ZA Sebut Rumah Layak Hunian Tingkatkan IPM dan Menggerakkan Ekonomi
- Presiden KSPI Ungkap Ratusan Ribu Buruh Bakal Hadir saat May Day di Monas
- Sepanjang 2024, Pelindo Petikemas Setor Kewajiban Ke Negara Capai Rp 1,94 Triliun
- Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Berjalan Transparan
- Gerindra Ungkap Alasan Prabowo Utus Jokowi ke Pemakaman Paus Fransiskus, Ternyata...
- Ini Penjelasan Wamendagri Ribka Soal Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah