JPNN.com

Wejangan Bang Ara untuk HIPMI agar Berani Junjung Idealisme dan Bela UMKM

Senin, 16 September 2019 – 22:41 WIB Wejangan Bang Ara untuk HIPMI agar Berani Junjung Idealisme dan Bela UMKM - JPNN.com
Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait bersalam komando dengan Ketua Umum HIPMI 2015-2019 Bahlil Lahadalia dalam Munas XVI HIPMI di Jakarta, Senin (16/9). Foto: dokumentasi pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Maruarat Sirait mendorong Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) terus mengoptimalkan peran dalam memajukan perekonomian nasional. Politikus PDI Perjuangan itu meminta HIPMI mampu menjalankan bisnis dengan penuh idealisme dan menorehkan catatan penting dalam sejarah perjalanan bangsa.

Ara -panggilan beken Maruarar- menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam diskusi forum bisnis bertema Melanjutkan Peran HIPMI Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi Berkeadilan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9). Diskusi itu merupakan salah satu rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) XVI HIPMI.

Dalam diskusi itu Ara mengawali paparannya dengan cerita ketika dua tahun lalu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani memintanya menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pertemuan dengan sekitar seribu pengusaha. Kala itu, kata Ara menuturkan, Jokowi tak hadir meski Rosan sudah mengundangnya.

Akhirnya Rosan meminta tolong Ara menghadirkan Presiden Jokowi. Ara pun bersedia namun dengan syarat.

Anggota Dewan Kehormatan HIPMI itu tak mau kehadiran Jokowi hanya untuk memukul gong dan foto-foto tanpa ada hal yang diusulkan para pengusaha kepada Presiden Ketujuh RI tersebut. “Boleh enggak kita membuat suatu hal yang baru, yaitu membahas yang substansial dan apa masalah yang harus diselesaikan?” ujar Ara.

Selanjutnya Ara mencontohkan ketika setahun lalu dirinya didatangi Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia. Kala itu, tutur ketua umum Taruna Merah Putih (TMP) tersebut, Bahlil mengeluhkan rencana Menko Perekonomian Darmin Nasution mengeluarkan kebijakan tentang relaksasi bidang-bidang usaha yang tak boleh dikuasai asing alias daftar negatif investasi (DNI).

Dalam rencana ini ada 54 bidang usaha yang selama ini digarap oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) bakal dibuka untuk asing. Ara lantas mengajak Bahlil menentang rencana itu dan melawannya secara terbuka.

"Masa bisnis umbi-umbian dan warnet mau dikasih ke asing? Kami lawan rencana kebijakan ini,” tegasnya.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...