Wow Banget! Pernyataan Ibu Wali Kota Ini Lugas

Kemudian belanja daerah diproyeksi Rp 855,3 miliar. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp 337, 58 miliar dan dan belanja langsung Rp 517,74 miliar.
“Sesuai amanat UU, dalam APBD 2017, alokasi belanja untuk pendidikan sebesar 23 persen, anggaran kesehatan 21 persen, alokasi belanja publik, aparatur sebesar 46 persen, serta belanja publik 54 persen,” bebernya.
Kemudian, lanjut Neni, disepakati untuk penyertaan modal mencapai Rp 10 miliar. “Karena telah disetujui bersama, maka selanjutnya akan disampaikan ke Pemprov Kaltim untuk dilakukan evaluasi,” ungkapnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Bontang Malik menegaskan, anggaran dapat digunakan dengan prinsip efektif dan efisien, terukur, serta mengedepankan kegiatan yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Tentunya, juga berbasis ekonomi dan kerakyatan. (mga/kpnn/ica/k11)
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Ini Penjelasan Wamendagri Ribka Soal Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pacu Pemprov Kalteng Tingkatkan Realisasi APBD, Wamendagri Ribka: Ini PR untuk SKPD
- Wamendagri Bima Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Program Kerja Pusat dan Daerah
- Iwan Soelasno: Kades Jangan Risau, Desa Punya 6 Sumber Pendapatan
- Kemendagri-Kementerian Kependudukan Gelar Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran DAK KB 2025
- Pemprov Jateng Raih Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024