Yenny Wahid Desak Sutan Bhatoegana Tarik Pernyataan
Selasa, 27 November 2012 – 14:04 WIB
JAKARTA - Politisi Partai Demokrat (PD) Sutan Bhatoegana dan Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum telah meminta maaf kepada keluarga almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ternyata itu belum cukup. Putri Gus Dur, Zannuba Arifah Chafshoh atau Yenny Wahid meminta Sutan Bhatoegana mencabut fitnahnya yang mengaitkan Gus Dur dengan kasus Buloggate dan Bruneigate. Menyinggung demo yang dilakukan oleh Banser GP Ansor ke kantor DPP Partai Demokrat, Yenny berharap warga NU, dan simpatisan maupun pecinta Gus Dur bisa menahan diri dan harus bersikap dewasa sesuai apa yang diajarkan Gus Dur. Jangan bertindak anarkis, kita memaafkan apalagi sudah meminta maaf. Tapi, pernyataan yang salah itu harus diluruskan," harap Yenny.
“Kami sekeluarga sedih atas pernyataan anggota DPR dari Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana. Untuk itu, kami mendesak Pak Sutan mencabut dan meralat ucapannya. Kalau tidak, itu akan menjadi fitnah di tengah masyarakat. Gus Dur tidak ada kaitannya dengan Buloggate dan Bruneigate," kata Yenny Wahid, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (27/11).
Menurut Yenny, ucapan Sutan tidak sesuai fakta sejarah. Yang mengherankan lagi, mengapa seorang sekaliber Sutan tidak mengetahui fakta sejarah dan politik, dan malah mengaburkannya kepada masyarakat. "Itulah yang menyedihkan karena sebagai anggota DPR tidak memahami sejarah politik nasional. Kok, anggota DPR bisa tidak tahu soal sejarah," tanya Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKBI itu.
Baca Juga:
JAKARTA - Politisi Partai Demokrat (PD) Sutan Bhatoegana dan Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum telah meminta maaf kepada keluarga almarhum KH Abdurrahman
BERITA TERKAIT
- Ketua DPD RI Apresiasi PT SIG Tingkatkan Porsi TKDN Berbasis UKM Binaan
- Situasi Kondusif, Masyarakat Homeyo Intan Jaya Kembali dari Pengungsian
- Kementerian Kebudayaan Hilang dari Skenario Kabinet Prabowo-Gibran, Pelaku Seni Resah
- WWF ke-10 di Bali, Putu Rudana Bahas Isu Ini dengan Presiden Dewan Air Dunia
- ICTR: Perdagangan Karbon Harus Sesuai Hukum dan Menjaga Kedaulatan Negara
- Bambang Soesatyo Kukuhkan Pengurus Besar PRSI