Peran pemda & masyarakat penting untuk mencapai nol kematian akibat Dengue 2030 yang ditargetkan Kemenkes
Kasus cacar air di Indonesia terus meningkat, daya tahan tubuh anak perlu diperkuat. Simak selengkapnya.
Tingkat pemborosan pangan di Indonesia diprediksi 112 juta ton per tahun pada 2045
KTKI menyoroti proses penerbitan Kepres KKI oleh Kemensetneg dan menduga adanya mal-administrasi.
Komisi IX DPR mendesak Kemenkes menuntaskan masalah pemberhentian anggota KTKI..
A2KPI mendesak agar Rencana Aksi Nasional Kanker Payudara Kanker Payudara segera disusun.
Penerapan aturan kemasan polos tanpa pembedaan antara rokok elektronik dan rokok bisa dianggap tidak memberikan kesempatan yang adil…
Perkumpulan Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia (Perbani) menggelar acara tahunan ke-31 guna membahas inovasi terkini. Simak selengkapnya.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan payudara sejak dini.
Sejumlah pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengujungi smart factory Daewoong Grup yang berada di Seoul beberapa waktu lalu.
Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) terus menuai kontroversi
Hari ini Polda Jateng akan menetapkan tersangka dugaan perundungan yang berujung kematian mahasiswi PPDS Undip, dokter Aulia Risma…
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berunjuk rasa di depan kantor Kemenkes,…
Polemik dalam PP 28/2024 dan RPMK menunjukkan kelalaian pemerintah dalam memperkirakan dampak ekonomi dari regulasi tersebut terhadap pekerja…
Sikap Kemenkes yang membekukan PPDS Ilmu Penyakit Dalam Unsrat menuai sorotan dari sejumlah pihak.
Guru besar UGM mengatakan kolaborasi diperlukan untuk menanggulangi Retinopati Diabetika diabetes
Prudential Indonesia memperkuat komitmen perlindungan untuk nasabah dengan menghadirkan inovasi layanan termasuk pelayanan kesehan.
Petani tembakau dari berbagai daerah senada menyampaikan penolakannya dan memohon perlindungan pemerintah.
Regulasi yang dibuat Kemenkes dikhawatirkan berpotensi memicu gelombang PHK, menggerus penerimaan negara, dan telah mendapatkan penolakan banyak pihak.
BPKP menyatakan pengadaan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 319 miliar.
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri pada Kementerian Kesehatan
JPNN.com 
