Delapan fraksi di DPR, menyetujui RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba disahkan menjadi…
Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto menepis anggapan pembahasan…
DPD pada 2018 pernah menyusun pandangan dan pendapat terhadap RUU tentang Minerba tersebut.
Pemerintah diminta untuk mengkaji keputusan Menteri Perdagangan pada tahun 2019 terkait izin melantainya komiditas timah di Jakarta Foreign…
Timah merupakan komoditas strategis dan komoditi tambang ekspor unggulan Indonesia. Kebutuhan timah dunia berkisar 200.000 ton per tahun
Gus Irawan Pasaribu mengatakan semangat perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), justru…
RUU Minerba itu patut diduga merupakan produk permainan atau kolaborasi kepentingan dua pihak untuk mengeksploitasi dan menghancurkan SDA…
Kebijakan pemerintah Indonesia saat ini merupakan upaya optimalisasi sumber daya secara berkelanjutan melalui peningkatan nilai tambah barang yang…
Kementerian ESDM memastikan izin usaha pertambangan (IUP) PT Babarina Putra Sulung (BPS) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sudah…
Kadin mengingatkan pemerintah kendala yang akan dihadapi pengusaha jika besaran royalti minerba tak mempertimbangkan iklim investasi
Kejaksaan Agung bersinergi dengan PT Timah Tbk untuk mendorong kinerja sektor minerba lebih baik lagi tahun ini.
Anggota Baleg Rufinus Hotmaulana Hutauruk menilai, pasal divestasi dalam RUU Minerba belum komprehensif.
Pertambangan mineral dan batu bara (minerba) diharapkan dapat lebih memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional.
Keengganan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun smelter sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineran
Pengamat pertambangan dan energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radhi menilai PT Freeport Indonesia (PTFI) selama ini…
Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha yang membidangi pertambangan dan energi menyatakan, pemerintah harus mengutamakan konstitusi dalam…
Komite II DPD RI melakukan pengawasan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral. Pengawasan tersebut merupakan…
Kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah dalam UU Nomor 4 tahun 2009 perlu dipertahankan. Kebijakan tersebut dalam rangka mengurangi…
Para relawan pendukung Joko Widodo yang tergabung dalam organisasi Projo mendorong pemerintah meneruskan kebijakan tentang hilirisasi mineral sebagaimana
Pemerintah baru-baru ini menerbitkan peraturan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara (minerba). Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
JPNN.com 
