Pemerintah Pusat Keluarkan Pedoman untuk Daerah yang Ingin Longgarkan PSBB
Nasional Rabu, 27 Mei 2020 – 23:57 WIB
Pemerintah memberikan pedoman khusus bagi daerah yang ingin melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pemerintah memberikan pedoman khusus bagi daerah yang ingin melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan daerah masih harus bekerja keras dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)
Mau tau apa yang terjadi jika pemerintah daerah gagal membendung penularan virus corona? Simak berita ini
Menteri Sosial Juliari Batubara meminta pemerintah daerah untuk memberikan data akurat agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran
Pemerintah pusat sejauh ini belum mengabulkan satu pun pengajuan skema penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah…
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik buruknya koordinasi pemerintah pusat dengan daerah dalam menangani virus corona
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah memberikan relaksasi pajak bagi dunia usaha dalam meringankan beban di tengah…
Doni Monardo meminta seluruh daerah berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat, sebelum mengeluarkan kebijakan terkait
Komite II DPD RI sepakat menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait pelaksanaan program…
Membiarkan warga tinggal di bantaran sungai dengan potensi bencana yang besar, bukanlah tindakan bijak seorang pemimpin.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Presiden Jokowi menekankan pemerintah pusat dan daerah bisa bekerja sama dalam membuka…
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi mengatakan, semua provinsi di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk…
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta agar pemerintah daerah secepatnya menyambungkan infrastruktur yang telah dibangun pusat ke pusat-pusat…
Mendagri Tjahjo Kumolo mengemukakan kekhawatirannya terhadap keberadaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
Pemerintah menetapkan dua opsi untuk mengatasi masalah kekosongan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) terutama untuk instansi daerah.
Sebanyak 421 Pemda belum menyerahkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Padahal pemerintah telah mematok target pada Desember
Pariwisata belum menjadi sektor yang diunggulkan di daerah-daerah, padahal sektor ini termasuk urusan yang sudah didesentralisasikan sesuai UU…
Sebanyak 34 pemerintah daerah (pemda) mendapat predikat A, BB, dan B terkait evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah…
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan…
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin meminta pemerintah daerah untuk tidak melupakan pelaksanakan program perumahan…
SANGATTA – Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di lingkungan Pemkab Kutai Timur…
