Politik Rabu, 21 Januari 2026 – 09:45 WIB
Cegah Polarisasi, Great Institute Apresiasi Langkah DPR Menunda Revisi UU Pilkada
Great Institute mengapresiasi langkah DPR menunda pembahasan revisi UU Pilkada demi menjaga stabilitas politik nasional.
KPK menilai pilkada lewat DPRD semakin berisiko menciptakan transaksi kekuasaan terkait tindak pidana korupsi. Begini pernyataan Setyo Budiyanto.
Great Institute mengapresiasi langkah DPR menunda pembahasan revisi UU Pilkada demi menjaga stabilitas politik nasional.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tegas menolak wancana Pilkada lewat DPRD. Simak pernyataan lengkapnya.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku pihak istana mendengar masukan masyarakat terkait wacana pilkada lewat DPRD
Prasetyo Hadi menanggapi penolakan masyarakat terkait wacana pemilihan kepada daerah (pilkada) lewat DPRD.
KIPP Indonesia menolak tegas dan tanpa kompromi terhadap wacana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD demi menyelamatkan kedaulatan rakyat.
LSI Denny JA mengungkap alasan yang membuat mayoritas responden menolak wacana pilkada melalui DPRD. Apa saja? Simak penjelasannya.
Peneliti senior Citra Institute, Efriza, menilai penyelenggaraan retret kedua Kabinet Merah Putih di Hambalang bisa saja membahas mengenai pilkada lewat DPRD
LSI Denny JA merilis hasil survei publik terbaru terkait pendapat masyarakat terhadap wacana Pilkada lewat DPRD.
Partai politik seharusnya memastikan wacana Pilkada lewat DPRD sudah sejalan dengan harapan publik.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai oligarki parpol makin menguat apabila model pilkada dilaksanakan melalui DPRD.
Wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD mendapat penolakan dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand…
Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum UNAND Padang mengingatkan efisiensi jangan sampai mengorbankan demokrasi yang terbangun dalam Pilkada…
Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menyebut konstitusi di Indonesia membuka ruang mengubah model pemilihan sesuai kebutuhan…
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat menilai Pilkada melalui DPRD selaras dengan konstitusi.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menganggap DPRD provinsi perlu dibubarkan karena peran lembaga itu tidak urgen dalam…
Direktur LIMA Ray Rangkuti menyebut politik uang secara hukum tidak terlihat dalam kasus yang ditangani Bawaslu.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menyebutkan partainya perlu melaksanakan kajian internal sebelum bersikap terhadap wacana pilkada melalui DPRD.
Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan Presiden Prabowo pada dasarnya mendorong perbaikan sistem politik jika Pilkada lewat DPRD.
Belum tentu pemilihan kepala daerah lewat DPRD biaya politiknya lebih murah dibanding pemilihan langsung.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang menolak pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat…