LSI Denny JA mengungkap alasan yang membuat mayoritas responden menolak wacana pilkada melalui DPRD. Apa saja? Simak penjelasannya.
Sebanyak 67,1 persen pemilih Prabowo Subianto pada 2024 menolak pilkada melalui DPRD dan tetap ingin kontestasi secara langsung.
LSI Denny JA menyebutkan sikap publik yang menolak pilkada melalui DPRD karena masyarakat tak percaya lembaga legislatif.
Pengamat politik Arifki Chaniago menyebut Demokrat menempatkan kepentingan posisi kekuasaan dalam bersikap terhadap sistem pilkada.
Partai politik seharusnya memastikan wacana Pilkada lewat DPRD sudah sejalan dengan harapan publik.
Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron mengatakan sistem pilkada melalui DPRD atau langsung sah secara hukum.
Idrus Marham menegaskan wacana sistem pemilihan kepala daerah harus dibaca dalam kerangka besar ideologi dan falsafah bangsa.
Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyebut politik uang sebenarnya berpotensi dilakukan kontestasi ketika pilkada melalui DPRD.
Anggota Baleg DPR RI Benny Kabur Harman menolak wacana pilkada melalui DPRD karena tidak menyelesaikan masalah dalam kontestasi…
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut pilkada melalui DPRD tidak menyelesaikan masalah politik uang dalam kontestasi.
Wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD mendapat penolakan dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand…
Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum UNAND Padang mengingatkan efisiensi jangan sampai mengorbankan demokrasi yang terbangun dalam Pilkada…
Berbagai wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, termasuk usulan pemilihan melalui DPRD, merupakan bagian dari dinamika demokrasi
KPK tegaskan wacana pilkada oleh DPRD harus dijaga prinsip pencegahan korupsi. Biaya politik tinggi berpotensi picu transaksi dan…
Perdebatan mengenai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD sesungguhnya bukan sekadar pertentangan antara “langsung” dan 'tidak langsung.
Bupati Barito Selatan, Dr. H. Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., memberi tanggapan soal wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala…
Waketum PAN Eddy Soeparno menyebut model pilkada secara langsung sebenarnya membawa eskses negatif berupa keterbelahan di masyarakat.
Ketua Umum Gema Bangsa Ahmad Rofiq mengegaskan, pihaknya menolak keras adanya wacana kepala daerah kembali dipilih lewat DPRD.
Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyebutkan partainya berkomitmen tidak meminta mahar ke kandidat agar biaya politik tak tinggi.
Iqbal juga menepis anggapan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan otomatis menghilangkan praktik politik uang
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menganggap DPRD provinsi perlu dibubarkan karena peran lembaga itu tidak urgen dalam…
JPNN.com 
