Humaniora Senin, 11 Desember 2017 – 20:05 WIB
KLHK Ingin RAPP Pulihkan Lahan Gambut yang Terbakar
Lewat surat permohonan No 101/RAPP-DIR/X/2017 tertanggal 18 Oktober, RAPP keberatan mengenai SK 5322 tentang Pembatalan RKU periode 2010-2019.
Pihak KLHK harusnya memberikan kepastian hukum kepada PT RAPP sebagaimana amanat yang diberikan undang-undang
Lewat surat permohonan No 101/RAPP-DIR/X/2017 tertanggal 18 Oktober, RAPP keberatan mengenai SK 5322 tentang Pembatalan RKU periode 2010-2019.
Menurut Hamdan, banyak kementerian/lembaga yang belum memahami UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Sudah jamak diketahui bahwa ada ormas atau kelompok tertentu memiliki agenda-agenda yang membahayakan eksistensi NKRI.
Berbagai kritik muncul sebagai bentuk penolakan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor digugat terkait surat keputusan nomor 503/56/DPMPTSP/II/2017 tentang pemberian dispensasi crossing
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan siap menghadapi persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), soal keputusannya belum…
Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, Junimart Girsang menganggap pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Simalungun, Sumatera