Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai putusan MK menghapus frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21…
Putusan MK yang menghapus frasa 'secara langsung atau tidak langsung' dalam pasal obstruction of justice dinilai sebagai kemenangan…
Mahkamah Konstitusi mengubah bunyi pasal tentang obstruction of justice di UU Tipikor karena dianggap karet. Begini bunyi putusan…
Sekjen Demokrat Herman Khaeron atau Hero menyebut ada putusan MK yang perlu dicermati ketika berencana mengusulkan kenaikan ambang…
.jpeg)
Prof Johansyah memenang gugatan di MKMahkamah Konstitusi. Akibatnya, konsil kedokteran dan kolegium bentukan Menkes Budi Gunadi Sadikin harus…
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan tentang kepastian hukum pernikahan beda agama yang diatur dalam UU Perkawinan. Begini pertimbangannya.
Sembilan mahasiswa fakultas hukum UT menggugat dua pasal terkait penghinaan terhadap pemerintah yang diatur di KUHP baru. Begini…
Ahli hukum tata negara Muhammad Rullyandi menilai putusan Mk tidak melarang penugasan Polri di luar struktur.
Ini alasan pasal penghinaan presiden dan wapres diatur dalam KUHP baru. Menghina pemerintah dan lembaga negara juga bisa…
Perpol 10/2025 justru disusun sebagai tindak lanjut langsung atas Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang mengatur batas penempatan anggota…
Menko Yusril Ihza Mahendra sebut pemerintah akan terbitkan PP menyelesaikan polemik setelah putusan MK soal penugasan polisi di…
Pakar Hukum Prof Dr Henry Indraguna menegaskan Perpol 10/2025 sejatinya tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pakar hukum tata negara UNAIR Surabaya Adam Muhshi sebut Perpol 10/2025 bentuk pelanggaran terhadap putusan MK. Presiden harus…
Komisi Percepatan Reformasi Polri sudah mendengar pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal penempatan polisi aktif di luar…
Putusan dari Mahkamah Konstitusi soal uji materiil UU Tipikor dinilai kontradiktif.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie sebut Perpol 10/2025 yang dibuat Kapolri bisa digugat ke Mahkamah Agung,…
Ketua Umum FPIR Fauzan Ohorella mengatakan Perpol 10/2025 merupakan sikap Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk taat terhadap Konstitusi.
Anggota Komisi III Nasyirul Falah Amru mengatakan eksistensi debt collector bertentangan dengan prinsip negara hukum, sehingga sudah seharusnya…
Menko Yusril Ihza Mahendra perlu koordinasi dengan Sekretariat Negara dan menteri terkait soal Perpol 10/2025 yang dibuat Kapolri…
Ketum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution menilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tak bertentangan dengan konstitusi.
Narasi yang menyebutkan Perpol bertentangan dengan Putusan MK sangat bersifat subjektif dan cenderung mengabaikan fakta hukum.
JPNN.com 
