Kementerian BUMN berubah status setelah DPR RI mengesahkan RUU BUMN dalam Rapat Paripurna Kamis (2/10) ini. Apa namanya sekarang?
Revisi keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memasuki babak krusial dengan hadirnya gagasan pembentukan Badan Pengaturan…
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut RUU BUMN mengatur terkait larangan rangkap jabatan wamen di perusahaan pelat merah.
Komisi VI menyepakati pembahasan RUU BUMN di Tingkat I dan segera dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
RUU BUMN memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam mengelola aset negara serta meningkatkan transparansi dalam operasional BUMN.
DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi aturan resmi. Kapan?
Wakil Ketua DPR RI Dasco menyebut, rapat paripurna untuk pengesahan RUU BUMN akan dilaksanakan pada Selasa pekan depan…
Dasco menyebut tidak ada hal khusus bagi pihaknya dalam menggelar rapat kerja persetujuan tingkat I terhadap RUU BUMN.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut tidak ada alasan yang bersifat istimewa dalam pengesahan aturan ini…
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pemerintah ingin memperkuat hal ini, sehingga cepat mengesahkan RUU BUMN.
Komisi VI DPR RI pada Sabtu (1/2) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta mengesahkan RUU BUNN bersama pemerintah.
Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad HM Ali mengkritik Revisi UU BUMN
RUU BUMN yang saat ini masih dalam pembahasan, antara lain mengatur larangan direksi dan komisaris BUMN rangkap jabatan.
JPNN.com 
