SETARA Insitute mengapresiasi langkah Menteri Nadiem yang secara tegas menunjukkan kepeduliannya pada upaya penghapusan kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan.
Ketua SETARA Institute Hendardi menilai ada kekeliruan dalam proses legislasi di DPR RI menyusul pengajuan uji materi pihaknya…
SETARA Institute menilai kriminalisasi petani Kampar tak sejalan dengan visi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan perintah Presiden…
Pengamat politik Ubedilah Badrun menyebut calon panglima TNI bukan dipilih oleh publik, kenapa ada surveinya?
Hendardi menilai Komnas HAM gigih menyusun tumpukan kertas sebagai hasil kerja lembaga negara ini, tetapi miskin terobosan. Produksi…
Ismail Hasani menilai respons Jokowi terhadap kritik BEM UI tidak menyinggung masalah, seperti rindu didemo hingga pelemahan KPK.
Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menilai sindiran BEM UI yang menyebut Jokowi The King of Lip Service…
Hendardi menilai pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN ingin mengesankan seolah ada aspek pelanggaran HAM yang…
Kontroversi alih status pegawai KPK menjadi aparatur ASN belum berakhir usai Presiden Jokowi menyampaikan sikapnya perihal 75 status…
Hendardi menilai pernyataan Presiden Joko Widodo soal 75 pegawai KPK tak lolos TWK bersayap.
Hendardi mengomentari kabar sejumlah pegawai KPK yanga tidak lolos sebagai ASN, termasuk Novel Baswedan.
Hendardi menyebut tiga alasan penyebab teroris tetap eksis di Indonesia. Salah satumya persepsi yang berkembang, bahwa aksi teror…
Menurut Hendardi, dua peristiwa teror terakhir di Makassar dan di Jakarta menunjukkan kelompok pengusung ideologi teror masih eksis…
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) masih jad bahasan
Peneliti Setara Institute Halili Hasan meminta Polri tak ragu menindak kelompok-kelompok intoleran yang menyerang minoritas
Menurut Romo Benny, kejahatan terbesar ke depan itu tidak lagi tradisional, tetapi teknologi dan informasi. Oleh karena itu,…
Presiden Jokowi menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum terkait kasus tewasnya enam Laskar FPI.
SETARA Institute mendorong tokoh lintas agama untuk sama-sama mengutuk kekerasan yang digunakan oleh kelompok tertentu atas nama agama.
Jelang setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, berbagai pelanggaran KBB dan ekspresi intoleransi menunjukkan peningkatan intensitas.
Setara Institute meminta pemerintahan Joko Widodo segera bersikap menangani intoleransi beragama yang kembali marak di daerah.
Presiden Joko Widodo diminta memprakarsai perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
JPNN.com 
