Bea Cukai bersama sejumlah pemangku kepentigan terus memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kebijakan penundaan kenaikan cukai rokok dinilai sebagai langkah mundur dalam perlindungan kesehatan masyarakat.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus mengedepankan kepentingan semua pihak…
Pengaturan penyeragaman bungkus rokok yang membuat kehilangan identitas merek ini sebagai agenda pemaksaan asing terhadap pasar Indonesia.
Ketua Umum FSP-RTMM-SPSI Sudarto menyampaikan harapannya pada pemerintahan Prabowo-Gibran soal kebijakan tembakau
Sejumlah stakeholders masyarakat Madura, Jawa Timur menaruh harapan besar pada Presiden Prabowo Subianto agar melindungi kelangsungan ekosistem pertembakauan.
Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan untuk produk heat-not-burn alternatif yang tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan merokok tradisional
Apindo mendesak agar proses penyusunan dan pelaksanaan PP 28/2024 maupun RPMK lebih terbuka dan melibatkan pelaku usaha tembakau…
Wisnu Brata merasa heran dengan Kementerian Kesehatan karena merancang peraturan tersebut.
Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) terus menuai kontroversi
PD FSP RTMM-SPSI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berusaha memperjuangkan nasib & melindungi mata pencaharian yang bekerja di…
Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang tengah dipertimbangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) telah menimbulkan polemik…
Seluruh pelaku usaha industri hasil tembakau menolak keras ketentuan dalam RPMK terkait kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.
Polemik kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) belum juga usai.
Petani tembakau dari berbagai daerah senada menyampaikan penolakannya dan memohon perlindungan pemerintah.
Riset IDEF mencatat dampak ekonomi yang hilang karena dampak dari pasal-pasal bermasalah yang tercantum di PP Kesehatan dan…
Salah satu rekomendasi hasil kajiannya adalah meminta pemerintah melakukan moratorium kenaikan tarif cukai untuk menjaga keberlangsungan industri hasil…
Pihaknya berharap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) bisa didiskusikan ulang dengan partisipasi semua pihak.
Kemenkes banjir protek gegara RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, salah satu persoalannya soal kemasan polos
Kebijakan tersebut telah melalaikan kepentingan petani, pekerja atau buruh, dan pedagang yang menggantungkan diri pada industri hasil tembakau.
Perumusan PP 28/2024 membutuhkan waktu cukup lama karena banyaknya masukan dari pihak terdampak di industri hasil tembakau.
JPNN.com 
