TPDI mempersoalkan pemberian penghargaan opini WTP oleh BPK Provinsi NTT kepada Pemkab Sikka Provinsi Nusa NTT bermasalah.
Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDIP mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan terkait kasus kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli.
Koordinator TPDI Petrus Selestinus menilai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto telah melontarkan pernyataan yang bias, genit bahkan…
Mendagri Tito Karnavian sampai sekarang membisu seputar tindakannya yang plintat-plintut menegakkan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan Wakil Bupati Ende…
Arteria Dahlan dipergoki menggunakan 5 (lima) Pelat Nomor Polisi (NOPOL) 4196-07 yang sama, pada 5 (lima) mobil miliknya…
Menjelang Puncak HUT ke-49 PDIIP, Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri menuliskan pesan khusus kepada para Anggota TPDI, pakai…
Megawati Soekarnoputri menulis pesan khusus kepada TPDI. Pesan itu ditulis bertepatan dengan momen menjelang HUT Ke-49 PDIP.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung ngawur dan…
Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengkritisi pernyataan Aretria Dahlan anggota Komisi III DPR RI bahwa OTT KPK seharusnya tidak…
Terdakwa Ny. Valencya melalui medsos memviralkan perlakuan tidak adil oleh JPU yang mengajukan tuntutan pidana penjara satu tahun…
Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengatakan sudah saatnya Pimpinan KPK segera mengeluarkan SK Pemberhentian secara definitif terhadap Novel Baswedan…
Petrus Selestinus menyoroti kasus suap Syahrial yang sempat menyebut-nyebut sejumlah nama, dia mengingatkan KPK begini.
TPDI mengpresiasi dan mendukung langkah DPD Partai Golkar Provinsi NTT, atas peluncuran 1.164 Pos Karya (Poskar) Peduli Sesama…
ICW telah mengesampingkan hubungan hukum yang bersifat perdata yang di dalamnya melekat hak Firli Bahuri yang dilindungi asas…
Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengatakan Bareskrim Mabes Polri perlu menetapkan tersangka BGS dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan…
Koordinator TPDI Petrus Selestinus menyebut terdapat empat alasan bagi Komnas HAM untuk menggugurkan Pengaduan 75 Pegawai KPK Nonaktif.
Pada Jumat, 11 Juni 2021, Bareskrim Mabes Polri menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti (Penyerahan Tahap II) a/n. BGS…
Komnas HAM seharusnya menyatakan diri tidak berwenang memproses pengaduan 75 Pegawai KPK yang diberhentikan oleh Pimpinan KPK akibat…
Petrus Selestinus mengkritisi langkah ICW, YLBHI, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas dan Koalisi Guru Besar Anti Korupsi dan lain-lain…
Keputusan penonaktifan 75 pegawai KPK bersifat konkret, final dan individual yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan…
Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengkritisi langkah Koalisi Guru Besar AntiKorupsi menyurati Presiden Jokowi, kalimatnya menohok banget.
JPNN.com 
